open Source dan Pemerintah

Tulisan ini saya angkat kembali setelah membara berita di BISNIS Indonesia mengenai begitu semangatnya Microsoft mendekati pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan eGov. Pesan saya, hati-hati, sekali kita terperangkap dalam ketergantungan, sulit rasanya lepas. Menggantungkan infrastruktur pengembangan eGov pada suatu perusahaan sangatlah berbahaya bagi kelanjutan infrastruktur teknologi informasi.

On Tue, 9 Apr 2002, Maswig wrote:

> Pak Sumitro, Pak HMS, dan rekans Yth.
>
> Saya malah dapat cerita, sekarang para konsultan TI lebih suka nawarin yang
> open source ke instansi pemerintah, margin-nya lebih besar, dan karena
> pejabatnya tidak ngarti apa itu open apa itu proprietary, karena yang
> penting bagi mereka proyeknya jalan dan tentunya dapat komisi, maka ndak
> peduli open atau lainnya, asal masih sesuai anggaran ya dapat lah rekan -
> rekan konsultan itu mengembangkan proyek TI pemerintah menggunakan aplikasi
> berbasis open source.
>
> Jadi saya kira, kalau kita berada di tataran produk, dan motifnya mau jualan
> jasa, ndak usah nunggu kebijakan pemerintah. Wong banyak pimpro yang mau
> saja kok ditawarin produk open source. Tapi yang sulit dan lama adalah kalau
> kita bicara di tataran implementasi konsep open source sebagaimana diuarikan
> oleh Pak Made Wiryana. Perlu keberanian pejabat pemerintah merubah
> paradigma.

Menurut saya ada beberapa kemungkinan tahapan keterlibatan pemerintah dalam penerapan Open Source secara luas . Tentu saja tiap tahapan tersebut membutuhkan waktu dan awareness sebelum bisa melangkah ke tahapan berikutnya.

1. Mengggunakan produk Open Source
2. Turut mendorong penggunaan produk Open Source
3. Mengembangkan produk Open Source
4. Melakukan pengembangan TI dengan mekanisme Open Source

Tentu saja untuk langsung melompat ke level 4 akan sulit, tetapi level 1, 2, 3 pun sudah memberikan manfaat positif. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tergolong awam soal kebijakan politik dan ekonomi, jadi ini hanya berdasarkan "feeling" aja.

Pada saat ini memang banyak proyek pemerintah pada tahap 1 yaitu proyek yang menggunakan produk Open Source. Misal proyek web site, intranet, mail server dan sebagainya. Walau baru pada tahap menggunakan saja, tetapi ada nilai positifnya, yaitu faktor pemanfaatan dana tersebut. Walau harga proyek sama (syukur-syukur bisa ditekan). Maka nilai tersebut bukan untuk pembelian lisensi program. Tetapi lebih banyak untuk membayarkan jasa layanan yg sebagian besar disediakan oleh persh lokal (baik layanan trainning, ataupun jasa pengembangan).

Tentu saja walau hanya pada tahapan 1, nilai positif penggunaan produk Open Source dapat ditingkatkan, misal dengan cara memfokuskan penggunaan dana pada pelatihan dan perawatan sistem, ketimbang pembelian lisensi perangkat lunak. Jadi mungkin yang perlu di"pertajam" pertanyaannya menjadi "bagaimana penerapan yang baik suatu proyek pemerintah yang menggunakan produk Open Source ?

Di samping itu pertimbangan ekonomis, maka pertimbangan sekuriti dan ketidak tergantungan pada persh tunggal asing menjadi pertimbangan positif pada tahapan ini. Di tahapan ini lah keputusan pemerintah Jerman untuk menggunakan Linux di Parlemen.

Pada tahap ke 2, dengan dorongan dari pemerintah, maka akan semakin banyak pihak (baik pemerintah ataupun non pemerintah) yang melakukan tahap 1, dan dampak pengurangan pembayaran lisensi (yang notabene dilakukan dengan dollar) secara tidak langsung akan menghemat dana negara (sorry kalau pertimbangannya lugu banget). Tentu saja asumsi ini diambil melihat kenyataannya sebagian besar produk perangkat lunak "closed source" seperti sistem operasi, aplikasi office, database engine relatif belum ada yg produk dalam negeri. Jadi bisa diasumsikan setiap penggunaan closed source software untuk aplikasi di atas akan menyebabkan pembayaran lisensi dengan dollar.

Pemerintah Jerman melakukan hal ini dengan proses sosialisasi penggunaan produk Open Source yang dilakukan oleh BMWi, ataupun oleh beberapa kegiatan advokasi ke pendidikan dan SME. Pemerintah Argentina malah menurunkan dalam UU. Hal ini juga yang mendorong pemerintah Korea menentukan penggunaan Linux dalam desktop kantor pemerintah, agar mendorong "industri office application" Korea dapat lebih tumbuh (pada kenyataanya untuk desktop pemerintah Korea, prdouk lokal Hancom dipilih ketimbang MS Application).

Tentu saja sebenarnya yang lebih baik adalah dorongan kepada penggunaan aplikasi yang dikembangkan secara lokal. Jadi pertimbangannya adalah ketimbang pembelian perangkat lisensi perangkat lunak asing, maka lebih baik menggunakan produk open source (sebelum adanya perangkat lunak dalam negeri baik open maupun closed source). Tentu saja selama kebetuhan fungsi dapat dipenuhi oleh perangat lunak tersebut.

Pada tahap 2 ini, bila dorongan pemerintah dilakukan untuk lembaga pendidikan. Dampaknya akan baik sekali, karena keberadaan source code pada produk open source, akan meningkatkan pemahaman anak didik mengenai perangkat lunak (terutama yang di bidang TI). Maka kemungkinan tumbuhnya pengembang Indonesia di tingkat "kernel, compiler, database engine" akan terbuka.

Pada tahap ke 3, dampak keterlibatan pemerintah pada Open Source akan lebih besar lagi karena pemerintah akan aktif mengembangkan dan membuat tersedianya solusi yang murah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Pada tahapan ini jelas nilai positifnya akan lebih besar. Karena dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah proses terbentuknya solusi bebas dapat lebih mudah tercapai. Di samping itu, hal ini dapat membuka kesempatan penyedia jasa lokal menggunakan produk yang dikembangkan itu untuk memberikan jasanya. Di Jerman sendiri proyek BERLIOS, SPHINX, Library 3D, dll adalah bentukan tahap ini. Di Indonesia BPPT misal dengan Kantaya dan Winbi melakukan tahapan 3 ini. Hasilnya jelas ada, suatu sistem operasi desktop berbahasa Indonesia dan sistem groupware berbahasa Indonesia yang dapat dengan bebas diperoleh masyarakat.

Pada tahap ke 4, tidak hanya produk Open Source digunakan ataupun mengembangkan produk Open Source tetapi proses pengembangan sistem infomasi di pemerintah memanfaatkan mekanisme Open Source (mekanisme ala TeTe = Terbuka dan Tertulis). Dengan hasil yang terbuka dan dikembalikan ke publik secara luas. Sehingga misal pemerintah mengembangkan solusi eGov, maka proses pengembangan ala Open Source yang terbuka yang diterapkan (terutama yang berkaitan dg stardisasi data, dan dokumen). Sehingga hasil pengembangan sistem tetap dapat berevolusi dan makin lama menjadi makin baik, dan proses interoperabilitas dapat lebih terjamin.

Maaf kalau saya banyak mengambil contoh di Jerman, karena kebetulan saya sedang tinggal di sana. Dan tentu saja keterangan di atas adalah kondisi ideal yang dalam implementasinya mungkin saja terjadi defleksi (yang harus diminimalkan). Sehingga saya pribadi lebih menyukai bukan mempermasalahkan perlu/tidaknya dorongan pemerintah pada pengembangan Open Source (atau penggunaan produk Open Source), tetapi lebih pada pertanyaan "bagaimana dorongan yang harus dilakukan pemerintah" agar memberikan hasil baik bagi orang banyak.

Memihak ke Open Source bukan berarti memihak ke salah satu vendor Open Source. Jangan dicampur adukkan antara memihak ke Open Source berarti memihak ke "vendor" software Open Source. Memihak ke Open Source berati akan memihak ke publik 8-) Bukannya seharusnya pemerintah seperti itu?? (menjaga agar freedom tetap terjaga di masyarakat)